Peran
Hamengku Buwono IX dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia hingga Waktu Awal
Yogyakarta menjadi Ibukota Republik Indonesia (1945-1946)
A. Arti
kata Kraton
Karaton ialah tempat bersemayam
ratu-ratu, berasal dari kata : ka + ratu + an = kraton. Kraton juga disebut
kadaton : ka + datu + an = kedaton, tempat datu-datu atau ratu-ratu. Bahasa
Indonesianya adalah istana. Jadi Kraton adalah sebuah istana, tetapi istana
bukanlah Kraton. Kraton ialah sebuah Istana yang mengandung arti keagamaan,
arti filsafat atau arti kebudayaan.[1]
B. Awal
Mula Berdirinya Kraton Yogyakarta
Setelah perjanjian Giyanti pada tahun
1755 ditandatangani, hutan beringin mulai dibuka, yaitu disebuah pedukuhan yang
disebut Pacethokan. Tempat itu dibuka untuk pembangunan istana raja dan rumah-rumah
para bupati. Di dalam babad juga disebutkan bahwa hutan itu merupakan daerah
hunian binatang buas, yang karena pembangunan itu dipindahkan ke hutan lain
atau disingkirkan ke daerah pegunungan. Pada waktu hutan itu dibuka, Sultan
bertempat tinggal di Gunung Gamping yang juga dicatat di dalam babad Giyanti.
Tempat itu terletak kurang lebih 5 km sebelah barat Yogyakarta sekarang, dan
dahulu pernah dipakai sebagai tempat kraman Raden Mas Guntur dengan para
pengikutnya.
Setelah istana selesai, pindahlah
Hamengku Buwono I ke kota, yang kemudian bernama Ngayogyakarto Hadiningrat.
Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kota Yogyakarta adalah faktor sejarah,
keagamaan, pengalaman pribadi Mangkubumi sendiri, dan adanya unsur asing dalam
diri tentara V.O.C yang kemudian hari bertambah dengan pengaruh pemerintahan
Inggris di awal abad ke-19.[2]Kraton
Yogyakarta dibangun pada tahun 1756. Luas Kraton Yogyakartadikelilingi oleh
sebuah tembok 14.000 meter persegi.Kompleks Kraton dikelilingi oleh sebuah
tembok lebar, beteng namanya.[3]
Kraton dalam pikiran masyarakat Jawa
diartikan sebagai pusat dunia yang digambarkan sebagai jagad.Wilayah Kraton
mengandung arti berkaitan dengan pandangan hidup Jawa yang esensial, yakni Sangkan Paraning Dumadi (dari mana
asalnya manusia dan kemana akhirnya manusia setelah mati).Kraton sebagai
jasmani dengan raja sebagai lambang jiwa sejati yang hadir ke dalam badan
jasmani. Dari Utara ke Selatan area Kraton berturut-turut terdapat Alun-alun
Utara, Siti Hinggil Utara, Kemandhungan Utara, Srimanganti, Kedhaton,
Kemagangan, Kemandhungan Selatan, Siti Hinggil Selatan, dan Alun-alun Selatan
(pelataran yang terlindung dinding tinggi). Sedangkan pintu yang harus dilalui
untuk sampai ke masing-masing tempat berjumlah sembilan, disebut Regol.
Brongtodiningrat memandang penting bilangan ini sebagai bilangan tertinggi yang
menggambarkan kesempurnaan.
Kesakralan setiap bangunan Kraton,
diindikasikan dari frekuensi serta intensitas kegiatan Sultan pada tempat
tersebut.Kraton Yogyakarta memanglah bangunan tua, pernah rusak dan dipugar.
Dilihat sekilas seperti bangunan Krtaon pada umumnya. Tetapi bila kita
mendalami Kraton Yogyakarta, yang merupakan contoh terbesar dan terindah dengan
makna simbolis, sebuah filosofi kehidupan, hakikat seorang manusia, bagaimana
alam bekerja, dan manusia menjalani hidupnya, dan berbagai perlambangan
eksistensi kehidupan terpendam didalamnya.[4]Krtaon
Yogyakarta mempunyai arti pada setiap arsitektur bangunan-bangunannya, letak
bangsal-bangsalnya, ukiran-ukurannya, hiasannya, warna gedung-gedungnya.
Pohon yang di tanam di dalamnya bukan
sembarangan pohon. Arsitek Kraton Yogyakarta adalah Sri Sultan Hamengku Buwono
I.Nama kampung-kampung di kompleks Kraton ada hubungannya antara penduduk
kampung dengan tugasnya di Kraton pada waktu dahulu, misalnya : Gendekan =
tempat tinggal gendek-gendek dari Sri Sultan, Wirobrajan tempat tinggal
prajurit Wirobraja. Daerah Kraton terletak di Hutan Garijawati, dekat desa
beringin dan desa pacetokan.[5]
C. Kraton
Yogyakarta Dibawah Sri Sultan Hamengku Buwono IX
Pemerintahan barat yang dijalani oleh Sri
Sultan Hamengku Buwono IX sejak usia 4 tahun, menemukan banyak alternatif
budaya untuk menyelenggarakan Kraton Yogyakarta di kemudian hari. Berbagai
tradisi Kraton yang kurang menguntungkan oleh Sultan Hamengku Buwono IX
dihapusnya dengan alternatif budaya baru. Meskipun demikian bukan berarti
Sultan Hamengku Buwono IX menghilangkan substansinya yang sejauh itu perlu
dipertahankan. Bahkan wawasan budayanya yang luas mampu menemukan terobosan
baru untuk memulihkan kejayaan Kasultanan Yogyakarta.[6]
Pada masa pendudukan Jepang dihilangkannya pemerintahan pepatih dalem oleh
Sultan Hamengkubuwono IX untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak
diinginkan seperti pada masa sebelumnya.[7]
D. Riwayat
Sri Sultan Hamengku Buwono IX
Sultan Hamengku Buwono IX dilahirkan di
nDalem Pakuningratan Kampung Sompilan Ngasem pada hari Sabtu Pahing tanggal 12
April 1912 dengan nama Gusti Pangeran Haryo Puruboyo Mas Dorojatun. Ayahnya bernama
Gusti Pangeran Haryo Puruboyo dan ibunya bernama Raden Ajeng Gusti Adipati
Anom. Ketika berusia 3 tahun Dorodjatun diangkat menjadi putra mahkota dengan
gelar Kanjeng Gusti Adipati Anom Hamengku Nagara Sudibya Raja Putra Narendra
ing Mataram.Sejak usia 4 tahun Dorodjatun sudah hidup terpisah dari
keluarganya, dititipkan pada keluarga Mulder seorang Belanda yang tinggal di
Gondokusuman untuk mendapat pendidikan, yang penuh disiplin dan gaya hidup yang
sederhana sekalipun ia putra seorang raja. Dalam keluarga Mulder itu Dorodjatun
diberi nama panggilan Henkie.
Henkie mulai bersekolah di TK atau
Frobel School asuhan Juffrow Willer, yang terletak di Bintaran Kidul.Pada usia
6 tahun Dorodjatun masuk sekolah dasar Eerste Europese Lagere School dan tamat
pada tahun 1925. Kemudian Dorodjatun melanjutkan pendidikan di Hogere Burger
School (HBS setingkat SMP dan SMA) di Semarang dan kemudian di Bandung. Tahun
1931 ia berangkat ke Negeri Belanda untuk kuliah di Rijkuniversiteit Leiden,
mengambil jurusan Indologie (ilmu tentang Indonesia) kemudian ekonomi. Henki
kembali ke Indonesia pada tahun 1939.Setahun kemudian, hari Senin pon tanggal
18 Maret 1940, Dorodjatun dinobatkan sebagai raja Ngayogyakarto Hadiningrat
dengan gelar Sampeyan Dalem Ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalifahtullah
Ingkang Kaping IX.Sultan Hamengku Buwono IX adalah bangsawan yang demokratis.
Pemerintahan Kasultanan Yogyakarta
mengalami banyak perubahan dibawah pimpinannya. Konsep yang dibawa Sultan
Hamengku Buwono IX bukan lagi agung binathara melainkan demokratis, Raja
berprinsip kedaulatan rakyat tetapi tetap berbudi bawa leksana. Sultan Hamengku
Buwono IX memiliki paham kebangsaan yang tinggi.[8]Sultan HamengkuBuwono IX memiliki 5 Isteri, memiliki
15 Putra dan 7 puteri. Salah satu isterinya adalah R.A Siti Kustinah atau R.Ay Adipati
Anum yang dinikahinya pada tahun 1943 dan merupakan
ibunda dari Sultan Hamengku Buwono X.[9]
Sultan Hamengku Buwono IX mendapat
amanah sebagai pemimpin tradisional dan pemimpin formal senantiasa demi bangsa
dan negara. Hal ini sepanjang dia menjabat hingga wafat telah ditunaikan dengan
cukup prima dan sempurna.Hamengku Buwono IX telah sadar sepenuhnya akan dimensi
kultural dari keberadaan Kraton Ngayogyakarta.Ajaran pangracutan dari Sri
Sultan Agung, tidak hanya dihayati secara pribadi, melainkan juga dilaksanakan
secara sosial. Tahta Untuk Rakyat adalah bukti nyata pemahaman dan pengahayatan
Sinuwun Hamengku Buwono IX akan pedoman hidup tersebut.[10]Sultan
Hamengku Buwono IX meninggal pada usia 79 tahun, hari Senin Wage, 3 Oktober
1988, di Rumah Sakit Wasington Amerika, dan beliau dimakamkan di Pasareyan Saptarengga
Pajimatan Imagiri.[11]
E. Peran
Sultan Hamengku Buwono IXdalam Proklamasi Republik Indonesia 1945
Berita Proklamasi samapi di Yogyakarta
melalui kantor Domei (radio pemerintah Jepang) di jalan Malioboro, Yogyakarta.
Berita proklamasi itu telah mengejutkan pemerintah militer Jepang di
Yogyakarta, untuk mencegah perluasan pemberitaan maka pihak gunseinkanbu segera mengeluarkan
larangan pengeluaran. Usaha gunseikanbu
gagal karena berita sudah terlanjur
diberitakan ke kabupaten-kabupaten dan masjid besar kauman, sehingga berita
proklamasi dengan singkat menyebar kepada masyarakat Yogyakarta.[12]
Walaupun penyiaran berita proklamasi itu dilarang tetapi para wartawan tetap
menyiarkan berita itu dari mulut ke mulut.[13]
Dengan di proklamasikannya kemerdekaan
Indonesai pada tanggal 17 Agustus 1945 berarti Indonesaia telah malai sebagai
suatu Negara yang merdeka. Perkataan Revolusi yang nasional mempunyai makna
yang khas bagi bangsa Indonesia, yaitu suatu revolusi untuk merubah tata
kehidupan kolonial atau feodal kepada tata kehidupoan nasional yang merdeka.[14]
Pernyataan tersebut memiliki kemampun mengorbankan semangat rakyat untuk
memobilisir masa demi terwujudnya revolusi Indonesaia. Pernyataan raja yang
sangat berpengaruh bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya menjadikan
masyarakat menurut pada apa yang dikatakan raja, dan semakin membenci penjajahan.[15]
Pandangan rakyat Yogyakarta yang terpusat pada raja tetap berjalan terus pada
masa revolusi kemerdekaan dan masa-masa selanjutnya. Bagi Sultan ada hal yang
mendasar bagi terciptanya suasanan tertib dan tennag di daerahnya, walaupun
suasana pada masa awal kemerdekaan diwarnai berbagai gejolak masyarakat. Sultan
menegaskan membangun suatu komunikasi
yang lebih baik adalah cara yang tepat yang selalu dijalankan sejak dulu.
Dengan komunikasi itu Sultan telah membangun hubungan yang kokoh dengan
rakyatnya yang dapat dijadikan modal bagi perjuangan selanjutnya.[16]
Tokoh yang pertama kali mengucapkan
selamat atas terselenggarakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Sri
Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri paku Alam VIII dari Yogyakarta. Ucapan
selamat ini disampaiakan kepada Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 18
Agustus 1945. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan
Sri Paku Alam VIII mengadakan sidang istimewa di Gedung Sono Budoyo. Sidang
tersebut anatara lain memutuskan mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia dan
tunduk pada perintah dari Jakarta.[17]Semangat
rakyat Yogyakarta dalam menyambut proklamasi kemerdekaan pada tangga 17 Agustus
1945 amat gegap gempita. Hal ini dapat dibuktikan saat Yogyakarta digunakan
sebagai ibukota perjuanagan Republik Indonesia yang baru berdiri.
Yogyakarta menjadi ibukota RI tahun
1946-1949. Kemerdekaan Indonesia setelah dicetuskan oleh kedua proklamatornya, Soekarno-Hatta,
hanya dapat dicapai karena beroperasinya suatu kombinasi berbagai faktor. Sultan
Hamengku Buwono IX sebagai single factor
yang unik, yang kesetiannya kepada Republik Indonesia memelihara Yogyakarta
sebagai jantung Republik.Jika kita amati dari dekat, kita akan terkesan bahwa
ia benar-benar hidup dalam dua dunia tanpa mengalami kesulitan.
Sri Sultan Hamengku Buwono IX dapat
mempersatukan dua dunia dalam dirinya dengan cukup berhasil. Di dunia yang
satu, ia dalah raja dalam arti kata yang sebenarnya. Dia adalah pewaris tahta,
pemegang gelar dalam deretan silsialah gemilang raja-raja Mataram. Di Kratonnya
yang penuh tradisi, dia adalah kepala dari segenap kerabat berdarah biru yang disembah
kawulanya. Disini berbagai jenis pusaka masih diagungkan, berbagai larangan
masih di tegakkan dan hanya dapat dimengerti melaui jalan mistik, dan hubungan
dengan leluhurpun tidak mustahil.
Di dunia yang kedua ia adalah seorang
berfikiran progresif. Pendidikan barat telah membuatnya menjadi bersikap
demokratis, terbuka terhadap hal-hal baru dan gagasan pembaruan. Ia sendiri
bahkan telah melaksanakan beberapa pembaharuan sejak naik tahta, misalnya
penghapusan Pengadilan Darah Dlaem
yang digantinya dengan proses pengadilan biasa. Ia pun telah mempraktikan
demokratisasai melalui pemberian otonomi di kabupaten seluruh Daerah istimewa
Yogyakarta sejak akhir zaman pendudukan Jepang. Langkah-langkahnya ini
membuktikan bahawa ia adalah seorang pembaru, sebagain berdasarkan pola yang
telah disusunnya sejak masih menjadi mahasiswa di kota Leiden dulu.[18]
Kelakuanya tampak sederhana dan
kesenanganyna untuk membaur di tengah orang bisa dan leluasa pergi kemana-mana
dengan membawa mobil sendiri.[19]Kraton
dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia terpanggil untuk ikut serta secara aktif mengisi kemerdekaan,
melaksanakan pembangunan di segala bidang, sesuai dengan tekat Hamengku Buwono.
Sikapanya dipertegas lagi dengan peranannya selama revolusi : Pemerintah pusat
RI pada masa penuh kesukaran hidup berkat bantuan keuangannya.[20]
Dengan proklamasi 17 Agustus 1945, kedaulatan ditangan rakyat. Juga maklumat 5
September 1945 rakyat Yogyakarta mendukung Proklamasi dan berpihak kepada
Republik.
Maka dengan panggilan sejarah sekarang
segenap kompenen rakyat Yogyakarta tampil mendukung gerakan reformasi nasional
bersama kekuatan reformasi yang lain.[21]Pada
17 Agustus 1945 sekitar pukul 12.00 siang. Kantor berita Domei Yogyakarta telah
menerima berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagi Sultan pribadi
proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa yang membuka jalan untuk melepaskan
diri dari penderitaan bathin, sekaligus menempuh jalan bebas guna menentukan
nasib sendiri di kemudian hari. Begitu mendengar berita proklamasi kemerdekaan,
Sultan segera memanggil Sri Paku Alam VIII dan KRT Honggowongso, seorang staff
senior di Kepatihan.
Pada waktu itu Sri Sultan meminta
pertimbangan, “bagaimana sikap kita sebaiknya”.Oleh Paku Alam dikatakan bahwa
soal kemerdekaan Indonesia memang sudah lama kita cita-citakan. Maka dari itu
mereka memberi dukungan sepenuhnya terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia di
Jakarta. Sri Sultan Kemudian berkata, “bahwa memang itulah pendirian saya”,
untuk selanjutnya KRT Honngowongso diperintahkan mempersiapkan sebuah telegram.
Pada 18 Agustus 1945 Sri Sultan langsung mengirim telegram kepada
Soekarno-Hatta dan KRT Rajiman Wedidiningrat mantan ketua BPUPKI.
Dengan spontan Sultan mengucapkan
selamat atas terbangunnya Negara Republik Indonesia dan terpilihnya kedua
pemimpin itu sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pengiriman telegram hanya
diketahui beberapa orang yang dekat dengan sultan. Keesokan harinya pukul
09.00, Sultan mengintruksikan agar kelompok-kelompok pemuda berkumpul di
Bangsal Kepatihan.Keesokan harinyayaitu 20 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku
Buwono IX selaku ketua Kooti Hookoookai untuk
kedua kalinya mengirim telegram kepada Presiden dan Wakil Presiden. Dalam
telegram ini ia secara tegas menyatakan “Sanggup berdiri dibelakang pemimpin
Paduka Yang Mulia”.
Sultan mengajak bangsa Indonesia untuk
menggalang persatuan dan kesatuan, guna mempertahankan kemerdekaannya. Pada 24
Agustus 1945 dengan dukungan Sultan dan Paku Alam, rakyat membentuk Komite
Nasional Indonesia Daerah (KNID). Sri Sultan maupun Paku Alam mengakui KNID
sebagai badan perwakilan rakyat.[22]
Setelah diadakan proklamasi kemerdekaan dan setelah berdasarkan segala sesuatu
revolusi Indonesia mencetus dan berkobar dengan dahsyatnya, maka rakyat
menghendaki dengan keras, agar Kasultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman itu
secara positif menyatakan dengan tegas, apakah akan meihak kepada Republik
Indonesia, ataukah akan bersikap ragu-ragu sambil memeperhitungkan kemungkinan
akan berkuasanya lagi penajah Belanda di Indonesia. Desakan rakyat yang keras
ini mendapat tanggapan yang positif dari Sri Sultan dan Paku Alam dengan
dikeluarkannya Amanat 5 September 1945.[23]
Wawasan kebangsaan Sultan Hamengku
Buwono IX terlihat dari sikap tegasnya yang mendukung Republik Indonesia dengan
sangat konsekuen. Setelah proklamasi Republik Indonesia dikumandangakan, Sultan
Hamengku Buwono IX mengirimkan amanat kepada Presiden Republik Indonesia, pada
5 September 1945 yang menyatakan bahwa Kasultanan Yogyakarta mendukung
pemerintahan dan Negara Republik Indonesia. Amanat 5 September didasarkan pada
nasib masa depan bagi kerajaan dan rakyat Yogyakarta.Sultan menyadari bahwa
kemerdekaan merupakan kepentingan bangsa yang besar, bukan kepentingan
daerah-daerah. Bergabungnya Yogyakarta dengan pemerintahan RI tidak didarakan
pada perhitungan “untung-rugi” secara bisnis. Akan tetapi pernyataan itu
terjadi karena keikhlasan dalam perjuangan yang dilandasi oleh semangat
kebangsan.[24]
Pernyataan Sultan Hamengkubuwono IX adalah sebagai berikut :
Kami, HAMENGKUBUWONO IX, Sultan Negeri
Ngayogyakarto
Hadiningrat menyatakan :
1. Bahwa
Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat yang bersifat kerajaan
adalah Daerah Istimewa
dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa
kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan
daalam Negeri
Ngayogyakarto Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada
dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngayogyakarto Hadingrat
mulai saat ini
berada di tangan kami
dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya.
3. Bahwa
perhubungan anatara Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat dengan pemerintah Pusat
Negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggungjawab atas
Negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Kami memerintahkan
supaya segenap penduduk dalam Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat mengindahkan
amanat kami ini.
Ngayogyokarto
Hadiningrat, 28 Puasa, Ehe 1876.[25]
Amanat 5 September ini beresiko tinggi,
sebab serdadu Jepang di tangsi-tangsi di Yogyakarata dan sekitarnaya masih
bersenjata lengkap. Dukungan terhadap tindakan Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku
Alam VIII diberikan pula oleh tokoh-tokoh politik yang tinggal di Yogyakarta,
baik yang bekerja sama dengan Jepang maupun yang berjuaang di dalam tanah.
Mereka berada di tengah-tengah kelompok-kelompok pemuda dan selalu berhubungan
dengan tokoh-tokoh yang ada di Jakarta seperti Moh. Asrar. Tokoh-tokoh politik
ini mempunyai hubungan dekat dengan Soekarno.[26]Pernyataan
Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII pada 5 September 1945
menjadikan kota Yogyakarta utuh tanpa pembagian daerah barat dan timur sungai.
Menurut maklumat Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 18 tentang DPR (Dewan
Perwakilan Rakyat) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikeluarkan pada 18 Mei 1946
sebenarnya berawal dari pokok peraturan maklumat nomor 7 yang dikeluarkan 6
Desember 1945.[27]
Namun demikian dalam mengeluarkan amanat
itu Sultan tidak mengabaikan perhitungan yang cermat atas kekuatan yang ada di
pihaknya yaitu kaum intelektual,
tokoh-tokoh politik, pemuda dan rakyat yang diajak bicara sebelum amanat 5 September
diumumkan. Berdasarkan perhitungan itu Sultan tidak memendang Jepang begitu
berat, meskipun masih menduduki pos-pos pemerintahan di Yogyakarta, tetapi dia
justru mengkhawatirkan anacaman Belanda yang diduganya pasti akan tiba kembali
di Yogyakarta. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa amanat 5 September itu
merupakan gerakan terbuka pertama kali terhadap pemerintah tentara Jepang di
Yogyakarta, yang sekaligus merupakan isyarat atau bahkan komando bagi rakyat
Yogyakarta untuk bergerak.[28]Pada
tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku
Alam VIII mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa Negeri Ngayogyakarta
Hadiningrat dan Negeri Pakualaman yang kedua-duannya bersifat kerajaan adalah
daerah istimewa dari negara Republik Indonesia.Hubungan antara kedua daerah itu
dengan pusat, negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kedua penguasanya
bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten
Pakualaman dengan cepat menyesuaikan diri dengan situasi baru sebagai
konsekuensi logis dari proklamasi kemerdekaan. Kerajaan tradisional dengan
sistem pemerintahan feodal dan teokratis itu dengan cepat mengubah diri menuju
sistem pemerintahan yang demokratis. Perubahan berhasil dengan baik terutama disebabkan
oleh sikap Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII yang
terbuka untuk menerima perubahan.Suasana baru, suasanan kemerdekaan, suasana
revolusi meliputi daerah kerajaan itu. Sebagai reaksi spontan dari rakyat
Yogyakarta terhadap Proklamasi Republik Indonesia dan amanat kedua Sri Paduka
tanggal 5 September 1945 itu pertama-tama terjadi peristiwa penurunan bendera
Jepang dan penaikan Sang Merah Putih di Cokan
Kantai (sekarang Gedung Agung Yogyakarta) pada tanggal 21 September 1945.
Melihat aksi-aksi yang dilakukan oleh
masyarakat dan pemuda, maka Pusat Pimpinan Keamanan yang berkantor di Kepatihan
diserahkan kepada Komite Nasional Indonesia (KNI) dan berada dibawah pimpinan
Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Hal itu agar terdapat koordinasi dan ketertiban
serta komando berada dalam satu tangan.[29]Serta
ketika Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia mengalamai situasi gawat,
Sultan Hamengku Buwono IX menyarankan agar Ibukota RI dipindahkan ke Yogyakarta
pada 4 januari 1946.Setelah proklamasi kemerdekaan 1945 Sultan Hamengku Buwono
IX pernah mengemban jabatan menjadi kepala daerah Istimewa Yogyakarta dan
Gubernur Militer DIY.[30]Pada
6 September 1945 Presiden Soekarno mengutus dua orang Menteri Negara yaitu Mr.
Sartono dan Mr. Maramisuntuk datang ke Yogyakarta dalam rangka menyampaikan
“Piagam kedudukan Sri Sultan”.
Piagam kedudukan Sri Sultan tersebut
memperkuat kedudukan Sultan dalam memimpin Yogyakarta. Kasultanan dan
Pakualaman setelah Proklamasi Kemerdekaan, bersatu menyambut dan menyatakan
diri sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia, yang pada akhirnya menjadi
Daerah Istimewa Yogyakarta.[31]Piagam
tersebut sesungguhnya adalah tanda kepercayaan Republik Indonesia kepada
Hamengku Buwono IX. Ini merupakan satu keputusan yang tepat karena ketika
Republik muda ini menghadapi berbagai ancaman dari musuh ternyata Hamengku
Buwono IX dan kota Yogyakarta menampilkan diri sebagai pendukung dan penyelamat
yang tangguh. Urutan kejadian sebagaimana dilukiskan diatas menunjukan betapa
tegas dan positif sambutan Hamengku Buwono IX terhadap lahirnya Republik
Indonesia walaupun sebelumnya ia tak pernah berhubungan dengan Soekarno-Hatta
dan kawan-kawan. Agaknya sama sekali tak ada keraguan padanya akan hari depan
Republik baru itu.[32]
F. Peranan
Sultan Hamengku Buwono IX pada waktu awal Yogyakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia
1946
Berdasarkan kondisi yang tidak memungkinkan
Ibu Kota Jakarta mengkordinasikan aktivitas pemerintahan, maka atas perhatian
pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarata terhadap pemimpin-pemimpin RI itu
rupanya mendorong Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Syahrir dalam sidang
kabinet pada tanggal 3 Januari 1946 memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke
Yogyakarta. Tanggal 3 Januari 1946 malam, Presiden dan Wakil Presiden beserta
beberapa pengawal diam-diam naik gerbong kereta api yang paling belakang yang
sedang berhenti di rel Pegangsaan Timur dibelakang rumah kediaman Presiden
Soekarno. Rangakaian kereta api yang di dalamnya sudah ada presiden dan pejabat
RI lainnya, di tarik pelan-pelan mulai dari stasuin Pasar Senen ke Jatinegara
dan terus menuju ke Yogyakarta. Mereka pergi tanpa membawa apapaun dan gerbong
kereta api dibiarkan gelap seolah-olah merupakan rangakaian gerbong yang tidak
penting. 4 Januari 1946 kereta api itu tiba di Yogyakarata sebagai kota harapan
uuntuk melanjutkan perjuangan. Kedatangan mereka di stasiun Tugu Yogyakarta disambut
oleh Sultan Hamengkubuwono IX dengan demikian berpindah ibu kota RI ke
Yogyakarta.[33]
Republik Jogja adalah sebuah istilah
yang digunakan untuk menyebut periode ketika kedudukan ibu kota Republik
Indonesia berada di Yogyakarta, yaitu antara tanggal 4 Januari 1946 sampai
tanggal 27 Desember 1949. Selama tiga tahun Keraton Yogyakartadan Pakualaman
bagaikan tulang punggung yang menopang jalannya pemerintahan dan kelanjutan
perjuangan RI. Atas inisiatif dan tawaran Sri Sultan Hamengku Buwono IX ibu
kota RI berpindah ke Yogyakarta.Tawaran Sri Sultan Hamengku Buwono ini
mencerminkan keberanian dan jiwa patriotismenya. Saat itu hanya Sri Sultan
hamengku Buwono IX lah yang berani menawarkan daerahnya menjadi pusat
pemerintahan RI.
Sumbangsih Kraton Yogyakarta terhadap RI
tidak hanya melalui peran aktif Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Menteri
Negara dan Menteri Pertahanan, namun juga bantuan materi secara langsung
dariKraton dan Pura Pakualaman.Menurut laporan Menteri Perburuhan dan sosial
Kabinet Hatta I, Rahendara Koesnan, tujuan Sri Sultan Hamengku Buwono IX
memberikan bantuan uang Belanda dalam jumlah sangat besar yang disimpan di Kraton
kepada pejabat dan pegawai-pegawai pemerintah pusat adalah agar mereka jangan
sampaimenyebrang kepada pihak Belanda karenatergiur uang Belanda. Sri Sultan
Hamengku Buwono IX menyimpan uang Belanda tidak untuk kepentingan sendiri atau
keluarganya tetapiuntuk kepentingan perjuangan kemerdekaan tanah iar.[34]Komitmen
dan kesetiaan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII terhadap
pemerintah RI tidak diragukan lagi, sehingga Yogyakarta yang saat itu merupakan
kerajaan dan ikut serta menyatu dengan RI memiliki arti tersendiri di mata
pemerintaha pusat. Kasultanan Yogyakarta maupun daerah Pakualaman masing-masing
menyatakan menyatu dalam wilayah negara Republik Indonesia. Sehingga kedua
kerajaan yang berada diwilayah Yogyakarta itu dinyatakan sebagai Daerah
Istimewa yang notabene terpisah diantara yang satu dengan yang lain.
Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri
Paku Alam VIII yang sudah begitu demokrat dan rasionalis serta berwawasan luas menyadari
persoalan yang ada. Dengan terbentuknya badan KNI Yogyakarta, maka pada 30
Oktober 1945 kedua pimpinan Yogyakarta Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII
secara bersama-sama megeluarkan amanat.[35]Pada
tanggal 27 November 1945 pukul 13.00 pesawat terbang Inggris mulai lagi membom
Kota Yogyakarta. Sebelum pemboman dilakukan penyebaran pamflet-pamflet. Setelah
pamflet tersebar luas, maka tidak lama kemudian kira-kira pukul 13.30, 4 bomber
dan sebuah pesawat pemburumengadakan pemboman dengan membabi buta selama satu
jam lamanya. Akibatnya balai Mataram hancur dan banyak korban berjatuhan.
Berhubung dengan kejadian itu, maka Sri Sultan Hamengku Buwono IX segera
mengirimkan kawat kepada Presiden Soekarno.[36]
Sikap dan tindakan Sri Sultan Hamengku
Buwono IX dalam mendukung pemerintahan baru Republik Indonesia bukan hanya
sekedar “adab” belaka. Hal itu dibuktikan dengan kerelannya untuk menyediakan
kota Yogyakarta sebagai tempat pemerintah pusat, selama Jakarta yang menjadi
Ibu Kota Negara tidak aman dari gangguan musuh. Sri Sultan Hamengku Buwono IX
sangat menyayangkan tindakan Belanda terhadap pemimpin-pemimpin RI di Jakarta,
dan mengancam akan mengadakan pembalasan terhadap pemimpin-pemimpin Belanada
yang kebetulaan lewat Yogyakarta. Selain itu Sultan segera menawarkan
Yogyakarta sebagai pusat dan tempat kedudukan pemerintah Republik. Dengan
adanya tawaran seperti itu , maka pada 3 Januari 1946 sidang kabinet memutuskan
untuk memindahkan pusat pemerintah ke Yogyakarta.
Sri Sultan segera memberikan semua
fasilitas untuk kelancaran roda pemerintahan RI. Gedung-gedung milik pemerintah
kesultanan dan bagisan-bagian Kraton dimana perlu dapat dipergunakan. Sultan
tetap cermat menempatkan dirinya sebagai tuan rumah yang tidak menonjolkan diri
dalam lingkungan pemerintah pusat. Akan tetapi ia akan bekerja keras, kalau
memang mendapat tugas di luar jabatan dan kedudukan sebagai kepala daerah. Sri
Sultan Hamengku Buwono IX sempat bertugas sebagai penghubung antara Jakarta
dengan Ibukota Yogyakarta.
Dalam perjalanan selam 12 jam dengan
kereta api ke Jakarta, Sultan sempat menukarkan berpeti-peti cerutu Yogya
dengan ban mobil. Disamping itu Sultan membuka kas kerjanya untuk mengaji
seluruh pegawai kantor dan instansi pemerintah RI. Dengan demikian tepatlah
pilihan Presiden Sukarno atas Yogyakarta sebagai Ibu Kota negara RI. Itu
disebabkan loyalitas Sultan kepada negara kebangsaan ternyata tinggi dan apa
yang dikerjakan olehnya dijadikan pedoman orang-orang Yogyakarta pada umumnya.[37]Belum
genap lima bulan setelah proklamasi atau tepatnya 4 Januari 1946, Ibu Kota
negara dipindahkan ke Yogyakarta akibat Jakarta tidak aman lagi karena diduduki
Belanda.
Sultan Hamengku Buwoo IX memberikan
Istana Presiden sebagai tempat bagi kedua pemimpin RI untuk menjalankan
pemerintahan.Yogyakarta akhirnya memiliki dua pemerintahan. Pemerintah RI
berpusat di Istana Presiden dan Kesultanan Yogyakarta yang berpusat di Kraton.
Keduanya selanjutnya dianggap sebagai titik awal revolusi di Yogyakarta dan Indonesia.
Kebesaran hati Sultan Hamengku Buwono IX pun membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang
bangsawan, melainkan juga negarawan yang berpikir maju. Kerelaan untuk
memberikan sebagian wilayahnya sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia,
sebuah kekuasaan yang lebih tinggi dari kekuasaan kesultanan, merupakan wujud
janji Sultan untuk ikut mempertahankan kemerdekaan.Ali Sastro Amidjojo, salah
satu perdana menteri Republik Indonesia zaman Kabinet Parlementer,
menggambarkan suasana kesultanan Yogyakarta pasca proklamasi cukup unik.
Yogyakarta sedang dirundung euforia kemerdekaan, kebebasan tetapi aman. “Banyak
pemuda berambut gondrong dan bersenjata masih berkeliaran. Pakaianya compang
camping, sikap dan tingkah lakunya seperti pejuang yang baru saja menang
perang. Mereka jaya, kuat dan gagah. Tanpa mereka, mungkin sejarah kemerdekaan
negara kita akan lain sekali kesesudahannya”, paparnya.
Ketegasan Sultan untuk menopang
perjuangan Soekarno-Hatta-Sjahrir, serta jaminan keamanan oleh masyarakat saat
itu menjadi penentu nasib RI selanjutnya. Bahkan dalam masa Republik Indonesia
Serikat (RIS), Yogyakarta menjadi satu-satunya wilayah negara Republik
Indonesia. Yogyakarta tak sekedar tempat perjuangan bersenjata, tetapi juga
papan catur bagi politik diplomasi RI di awal kelahirannya. Dari perjanjian
Hooge Volue, Linggarjati, Renville, hingga Konferensi Meja Bundar, semuannya
digerakkan dari Yogyakarta. Bahkan Kaliurang beberapa kali dijadikan tempat
negosiasi awal untuk merancang perundingan antara Republik Indonesia dan
Belanda.
Peran Kesultanan dan Yogyakarta dalam
sejarah Republik Indonesia sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia dan
pusat pergerakan (revolusi) ke Yogyakarta tidak lepas dari peran politik Sultan
yang menjadi pendobrak nilai-nilai ketertutupan Kraton.Justru revolusi sosial
di Yogyakarta dimulai dari Krtaon sendiri, seperti menghapuskan sistem
pemerintahan kepatihan dan menyediakan Siti Hinggil untuk pendidikan tinggi
yang sekarang bernama Universitas Gadjah Mada. “Revolusi sosial di Yogyakarta
dimulai dari atas ke bawah,” begitu Indonesians dari Monash University, M.C.
Ricklefs menyebutnya.[38]Jadi
dapatlah dikatakan bahwa masyarakaat Yogyakarta sudah siap menyambut proklamasi
kemerdekaan, mulai dari Sultan Hamengku Buwono IX beserta birokratanya,
tokoh-tokoh masyarakat dalam Yogyakarta-Kooti Hoo-kookai, kelompok-kelompok
masyarakat yang mempunyai hubungan dengan tokoh-tokoh politik yang bekerjasama
dengan Jepang dan yaang bergerak dibawah tanah, mantan Peta, Heiho, Kenpeitai
sampai ke rakyat jelata sudah mendambakan kemerdekaan sejak pernyataan Koiso
yang terkenal itu.[39]
Dengan kehadiran Pemerintah Pusat di Yogyakarta
banyak pengurus-pengurus pusat partai politik yang juga ikut masuk ke Yogyakarta.
Sehingga Yogyakarta yang semula menjadi kota trdisioanal yang berkembang
dibawah pimpinan Sultan dan tokoh masyarakat yang terhimpun dalam KNID, menjadi
pusat kegiatan politik nasional. Jadi dengan pindaahnya pemerintah RI dari
Jakarta ke Yogyakarta maka segenap potensi perjuangan RI dapat terpusatkan.
Sejak saat itu Yogyakarta merupakan ibu kota RI dan dari sinailah disususun
serta dihimpun segenap kekuatan untuk menanggulangi musuh.[40]
Intregasi Kasultanan Yogyakarta dengan Republik Indonesia adalah sebuah fenomena yang sangat luar biasa, sebuahkerajaan yang semula berdiri dan mempunyai kekuasaan penuh dengan sukarela menyerahkan dan memilih untuk menjadi bagian dari sebuah Negara. Dengan demikian kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari peran raja yang memerintah pada saat itu, yaitu Sri Sultan
Hamengku Buwono IX yang dengan pemikiran politiknya telah mengubah Kasultanan Yogyakarta menjadi Daerah Istimewa Yogyakarata.[41] Yogyakarta menjadi Daerah Istimewa di dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah RI telah memanfaatkan
Yogyakartasebagai modal pertama, dengan Pemerintah Daerah yang sudah tertata
dan teratur berjalan baik sejak sebelum lahirnya RI sendiri. Sehingga pada
waktu pusat pemerintahan RI ada di Yogyakarta pada zaan revolusi, telah dapat
berbuat banyak.[42]
Dalam hal ini Karton Yogyakarta,
proklamasi kemerdekaan digunakan sebagai peluang emas, sehingga daerah
Yogyakarta hingga kini memperoleh status Daerah Istimewa. Sri Sultan
Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII beserta rakyat Yogyakartasaat itu
benar-benarmenjadi pahlawan bagi Indonesia yang baru lahir.[43]
[1]Brogtodiningrat,
Arti Krtaon Yogyakarta, (Yogyakarta :
Museum Krtaon Yogyakarta, 1978), hlm. 7.
[2]Abdurracman
Surjomiharjo, Sejarah Perkembangan Sosial
Kota Yogyakarta 1800-1930, (Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesaia, 2000),
hlm. 20-21.
[4]Ina
Parawita Sari, Jogja Punya Cerita,
(Jakarta: Azka Mulia Media, 2007), hlm. 17-20.
[6]Ki
Sabdacarakatama, Ensiklopedia Raja-raja
Tanah Jawa, (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm. 246.
[7]Riyadi
Goenawan, Darto Hanoko, Mobilitas Sosial
Daerah Istimewa Yogyakarta, (Yogyakarta : Ombak, 2012), hlm. 19 .
[9]Nelly
Anugrawati, Pembangunan Selokan Mataram Sebagai Upaya Perlindungan Sultan
Hamengku Buwono IX Terhadap Masyarakat Sleman Pada Masa Pendudukan Jepang
(1942-1945), Skripsi, FIS UNY,
hlm. 66.
[10]Purwadi,
The History of Javanace Kings, (Jakarta:
Ragam Media, 2010), hlm. 504-505.
[11]Op.
Cit., Ki Sabdacarakatama, hlm. 244.
[12]Arifah
Widyastuti, Peradilan di Kasultanan Ngayogyakarta Tahun 1903-1949, Skrpsi, FIS UNY, hlm. 74-75.
[13]R Wahyu
Kartiko Condro, KNID dan Peranannya di Yogyakarta Pada Masa Perjuanan
Kemerdekaan 1945-1946, Skripsi, FIS
UNY, hlm.51.
[15]Rifanika
Dianasari, Peranan RRI Stasiun Yogyakarta dalam Menggerakan Perjuanagan Di Daerah Yogyakarta
(1945-1950), Skripsi, FIS UNY, hlm.78.
[17]A Kardiyat
Wiharyanto, Sejarah Indonesia Dari
Proklamasi sampai Pemilu 2009, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma,
2011), hlm. 24.
[18]Atmakusumah,
Takhta Untuk Rakyat, (Jakarta: PT Garemdia Pustaka, 2011), hlm.
60-61.
[22]Ahmad
Adaby Darban, dkk, Boigrafi Pahlawan
Nasional Sultan Hamengku Buwono IX, (Jakarta: DEBDIKBUD RI, 1998), hlm.
31-34.
[25]DEBDIKBUT,
30 Tahun Indonesia Meredeka 1945-1946,
(Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada 1985), hlm. 32.
[26]G. A
Ohorella, Partisipasi Seniman Dalam
Perjuanagn Kemerdekaan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Jakarta: CV. Defit
Prima Karya,1996), hlm. 23-24.
[28]Suwarno,
Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi
Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 171.
[29]Dwi
Ratna Nurhajarini, dkk, Yogyakarta dari
Hutan Beringin ke Ibu Kota Daerah Istimewa, (Yogyakarta: Balai Pelestarian
Nilai Tradisional Yogyakarta, 2012), hlm. 61-66.
[38]Julius
Pour, Nur Adji, Sepanjang Hayat Bersama
Rakyat, (Jakarta: Kompas, 2012, hlm. 178-180.
[41]Eni
Lestarai, Kebijakan Politik dan PerjuanaganSri Sultan Hamengku Buwono IX Pada Zaman
Pendudukan Jepang (1942-1945), Skripsi, FIS UNY, hlm. 204.
[42]Heru
Wahyukismoyo, Merajut Kembali Pemikiran
Sri Sultan Hamengkubuwono IX, (Yogyakarta: Dharmakaryadhika Publisher,
2008), hlm. 226.
[43]
Purwadi, Babad Tanah Jawi,
(Yogyakarta: Pustaka Alif, 2001), hlm. 49.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar